Krisis Ekonomi Dan Kebijakan Moneter di Indonesia

Kata pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga paper ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan paper yang berjudul “Krisis Ekonomi dan Kebijakan Moneter di Indonesia “ ini, bertujuan untuk menganalisis perkembangan kebijakan moneter di Indonesia.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan paper ini, itu dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan dan dorongan Ayah dan Bunda atas doa dan dukungan moril juga, serta dosen pembimbing yang telah membimbing dalam penyusunan paper ini. Juga pihak-pihak lain yang telah ikut membantu baik secara moril maupun materil dalam penyusun paper ini.

Penulis berharap dengan penulisan paper ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya serta semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan meningkatkan prestasi di masa yang akan datang.

Padang,   Desember 2010

Penulis

BAB I

1.      Latar belakang

Setelah dilanda krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung sejak 1997, proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berjalan menuju ke arah yang diharapkan Walaupun proses pemulihan ekonomi masih relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang terkena krisis, kinerja perekonomian makro telah menunjukka kemajuan yang sangat berarti.

Kestabilan makroekonomi yang telah dicapai ini bukanlah sesuatu yang diperoleh secara cuma-cuma. Kestabilan makroekomi ini merupakan hasil dari sebuah upaya yang konsisten yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah melalui kebijakan moneter, perbankan, dan fiskal.

Di bidang moneter, strategi kebijakan moneter untuk secara konsisten diarahkan pada kestabilan harga melalui pencapaian target inflasi jangka panjang dengan tetap memberikan ruang gerak pada pemulihan ekonomi jika inflasi bergerak pada arah yang kondusif.

Di bidang perbankan, restrukturisasi dan reformasi sektor perbankan terus dilakukan untuk memperbaiki struktur neraca perbankan sekaligus memperkuat infrastuktur menuju sistem perbankan yang tangguh yang ikut memberikan kontribusinya dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Kestabilan moneter dan makro ini juga didukung oleh keberhasilan pemerintah dalam konsolidasi fiskal sehingga kesinambungan keuangan pemerintah dapat terjaga Kestabilan moneter dan makroekonomi yang telah kita capai ini adalah sebuah kondisi yang harus kita jaga keberadaannya.

Sulit kita membayangkan pembangunan ekonomi dapat dilakukan tanpa adanya fondasi kestabilan makroekonomi. Menciptakan stabilitas inilah yang menjadi tugas utama Bank Indonesia, seperti yang dimandatkan dalam UU 23/1999.

2.      Permasalahan

Sampai saat sekarang ini, telah banyak kebijakan-kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia untuk pengendalian perekonomian pasca krirsis perekonomian Indonesia tahun 1997. Maka dari itu, bagaimanakah perkembangan kebijakan moneter di Indonesia saat ini untuk membantu kestabilan kelancaran roda perekonomian Indonesia.

3.      Tujuan Penulisan

Penulis mencoba membahas tentang krisis ekonomi dan kebijakan moneter Bank Indonesia serta strategi kebijakan moneter untuk mencapai tujuan tersebut. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan kebijakan moneter di Indonesia saat ini untuk membantu kestabilan kelancaran roda perekonomian Indonesia

4.      Kegunaan Penulisan

Penulis mengharapkan supaya tulisan ini dapat di jadikan sebagai penambah ilmu bagi pembaca. Pembaca dapat lebih mengetahui perkembangan kebijakan moneter di Indonesia saat ini untuk membantu kestabilan kelancaran roda perekonomian Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat berupa standar bunga pinjaman, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan mengatur suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1.      Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu

kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

2.      Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1.      Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2.      Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3.      Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4.      Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang . Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Kebijakan Moneter

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah.

Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional

Peran Bank Indonesia dalam konteks pengelolaan perekonomian secara makro lebih difokuskan pada menjaga kestabilan harga. Sebagaimana tercantum dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tugas Bank Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar dalam hal pengelolaan moneter. Dalam UU tersebut, terdapat perubahan paradigma mengenai tujuan kebijakan moneter yang jauh lebih fokus dibandingkan dengan UU sebelumnya, yaitu “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”.

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam perkembangannya, ternyata infrastruktur perekonomian di Indonesia belum mampu menghadapi semakin cepatnya proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global. Perangkat kelembagaan bagi bekerjanya ekonomi pasar yang efisien ternyata belum tertata dengan baik. Sebagai akibatnya, ekonomi Indonesia menjadi sangat rentan terhadap gejolak eksternal sebagaimana terjadi pada pertengahan tahun 1997.

Sebagaimana terbukti dari pengalaman negara-negara tetangga di Asia yang sejak pertengahan tahun 1997 mengalami krisis ekonomi, kestabilan ekonomi makro ternyata tidak dapat menjamin kinerja perekonomian yang baik secara berkesinambungan selama masih terdapat kelemahan-kelemahan pada infrastruktur perekonomian .

Di satu sisi, keterbukaan perekonomian dengan sistem devisa bebas dan berbagai langkah deregulasi yang ditempuh pemerintah telah memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan perekonomian domestik. Dalam beberapa tahun terakhir sebelum krisis, dinamisme perekonomian Indonesia cukup tinggi dengan laju inflasi yang menurun dan surplus neraca pembayaran yang cukup besar.

Perkembangan makroekonomi yang baik tersebut telah memberikan keyakinan kepada investor, baik dalam dan luar negeri atas prospek perekonomian Indonesia sehingga semakin mendorong masuknya arus modal dan semakin memperdalam proses integrasi perekonomian nasional ke dalam perekonomian internasional.

Akan tetapi, dinamisme perekonomian yang tinggi tersebut tidak sepenuhnya disertai dengan upaya untuk menata pengelolaan dunia usaha dan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sebagaimana tercermin pada kurangnya transparansi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.

          Data perkembangan pertumbuhan ekonomi, uang beredar, suku bunga dan kurs periode 1990-2008 yang di keluarkan BPS dan Bank Indonesia tahun 2008 (Tabel.1) , dapat kita jadikan sebagai petunjuk bagaimana perkembangan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Uang Beredar, Suku Bunga dan Kurs Periode 1990 - 2008

Tahun	Produk Domestik Bruto	Pertumbuhan	Uang Beredar	Pertumbuhan	Suku Bunga (SBI)	Pertumbuhan	Kurs Tengah	Pertumbuhan
		(%)	(Rp. Milyar)	(%)	(%)	(%)	(Rp/US$)	(%)
1990	949641,1		23819		15,98		1874,1
1991	1018622,6	7,26	26341	10,59	19,49	21,96	1986,98	6,02
1992	1081248	6,15	28779	9,26	15,75	-19,19	2065,07	3,93
1993	1151490,2	6,5	36805	27,89	11,16	-29,14	2104,83	1,93
1994	1238312,3	7,54	45374	23,28	10,33	-7,44	2188,96	4
1995	1340101,6	8,22	52677	16,07	13,99	35,43	2286,01	4,43
1996	1444873,3	7,82	64089	21,66	12,8	-8,51	2355,27	3,03
1997	1512780,9	4,7	78343	22,24	20	56,25	4827,41	104,96
1998	1314202	-13,13	101197	29,17	35,52	77,6	7685,64	59,21
1999	1324599	0,79	124633	23,16	11,93	-66,41	7159,26	-6,85
2000	1389770,2	4,92	162186	30,13	14,53	21,79	9444,47	31,92
2001	1442984,6	3,83	177731	9,58	17,62	21,27	10269,42	8,73
2002	1504380,6	4,25	191939	7,99	12,93	-26,62	8906,81	-13,27
2003	1572199,3	4,51	233799	21,81	8,31	-35,73	8487,9	-4,7
2004	1660578,8	5,62	253818	8,56	7,43	-10,59	9223,17	8,66
2005	1750815,2	5,43	281905	11,07	11,98	61,24	9857,32	6,88
2006	1847292	5,51	361073	28,08	8,96	-25,21	9086,8	-7,82
2007	1963974,3	6,32	433424	20,04	7,19	-19,75	9333,6	2,72
2008	2082103,7	6,01	470905	8,65	10,75	49,51	11324,84	21,33

            Sumber : BPS dan Bank Indonesia, 2008

Dari tahun 1990 hingga tahun 1996, pertumbuhan Produk Domestik bruto (PDB) Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak begitu besar perbedaannya. Sampai lah pada tahun 1997 perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan akibat kriris yang berkepanjangan. Sehingga pada tahun 1998,  pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami turunan drastis yaitu sebesar -13,13 %. Dengan jumlah suku bunga yang jauh melambung tinggi. Saat tahun 1996 suku bunga hanya bekisar 12,8 % lalu naik pada tahun 1997 sebesar 20 %, dan memuncak pada tahun 1998 sebesar 35,52 %.

          Pada saat itu pemerintah Indonesia mengalami krisis yang amat pelik. Langkah kebijakan yang diambil selama krisis ini terfokus kepada mengembalikan kestabilan makroekonomi dan membangun kembali infrastruktur ekonomi, khususnya di sektor perbankan dan dunia usaha. Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi, strategi umum dari program-program ekonomi yang diterapkan di negara-negara yang mengalami krisis serupa bertumpu pada empat bidang pokok:

a.               Di bidang moneter, ditempuh kebijakan moneter ketat untuk

mengurangi laju inflasi dan penurunan atau depresiasi nilai mata uang

lokal secara berlebihan.

b.              Di bidang fiskal, ditempuh kebijakan yang lebih terfokus kepada upaya

relokasi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan tidak produktif kepada kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat mengurangi social cost yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi. Salah satu bentuknya adalah dengan program Jaring Pengaman Sosial.  Di bidang pengelolaan (governance), ditempuh kebijakan untuk memperbaiki kemampuan pengelolaan baik di sektor publik maupun swasta. Termasuk di dalamnya upaya mengurangi intervensi pemerintah, monopoli, dan kegiatan-kegiatan yang kurang produktif lainnya.

c.               Di bidang perbankan, ditempuh kebijakan yang akan memperbaiki

kelemahankelemahan sistem perbankan berupa program restrukturisasi perbankan yang bertujuan untuk mencapai dua hal, yaitu: mengatasi dampak krisis dan menghindari terjadinya krisis serupa di masa datang.

Pemulihan Ekonomi Melalui Kebijakan Moneter

Kestabilan harga dan nilai tukar merupakan prasyarat bagi pemulihan ekonomi karena tanpa itu aktivitas ekonomi masyarakat, sektor usaha, dan sektor perbankan akan terhambat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya jika fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah.

Apalagi Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang di dalamnya mengandung pengertian kestabilan harga dan kestabilan nilai tukar rupiah.

Untuk mencapai tujuan di atas, Bank Indonesia hingga saat ini masih menerapkan kerangka kebijakan moneter yang didasarkan pada pengendalian jumlah uang beredar. Di dalam kerangka tersebut Bank Indonesia berupaya mengendalikan uang primer sebagai sasaran operasional kebijakan moneter.

 Dengan jumlah uang primer yang terkendali maka perkembangan jumlah uang beredar, yaitu M1 dan M2, diharapkan juga ikut terkendali. Selanjutnya, dengan jumlah uang beredar yang terkendali diharapkan permintaan agregat akan barang dan jasa selalu bergerak dalam jumlah yang seimbang dengan kemampuan produksi nasional sehingga harga-harga dan nilai tukar dapat bergerak stabil.

Dengan menggunakan kerangka kebijakan moneter seperti telah diuraikan di atas, Bank Indonesia pada periode awal krisis ekonomi, terutama selama tahun 1998, menerapkan kebijakan moneter ketat untuk mengembalikan stabilitas moneter. Kebijakan moneter ketat tersebut tercermin pada pertumbuhan tahunan sasaran indikatif uang beredar yang terus ditekan dari level tertinggi 30,13% pada tahun 2000 menjadi 9,58% pada tahun 2001. Kebijakan moneter ketat terpaksa dilakukan karena dalam periode itu ekspektasi inflasi di tengah masyarakat sangat tinggi dan jumlah uang beredar meningkat sangat pesat.

Di tengah tingginya ekspektasi inflasi dan tingkat risiko memegang rupiah, upaya memperlambat laju pertumbuhan uang beredar telah mendorong kenaikan suku bunga domestik secara tajam. Suku bunga yang tinggi diperlukan agar masyarakat mau memegang rupiah dan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak mendesak serta tidak menggunakannya untuk membeli valuta asing..

Suku bunga SBI bulan yang selama ini menjadi patokan (benchmark) bagi bank-bank terus menurun dari level tertinggi 35,52% pada tahun 1998 menjadi 7,43% pada akhir April 2004.

Penurunan suku bunga SBI yang cukup tajam itu diikuti oleh suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) dan simpanan perbankan dengan laju penurunan yang hampir sama Suku bunga kredit (kredit modal kerja) pun mengalami penurunan meskipun tidak secepat dan sebesar penurunan suku bunga simpanan perbankan.

Penurunan laju inflasi, penguatan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga membentuk suatu lingkaran yang saling memperkuat sehingga membuka peluang bagi pemulihan ekonomi.

Kebijakan Moneter Bank Indonesia Pasca UU No. 23/99

Dari sisi pengelolaan moneter, krisis ekonomi sesungguhnya telah melahirkan

suatu pemikiran ulang bagi peran Bank Indonesia yang seharusnya dalam perekonomian, dan sekaligus perannya dalam institusi kenegaraan di Republik ini. Pengalaman tersebut telah memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bahwa bank sentral dengan segala keterbatasan yang dimilikinya harus kembali kepada fungsi utamanya sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kestabilan nilai mata uang yang dikeluarkannya. Dari pengalaman itu pula yang kemudian melahirkan persetujuan DPR atas Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan suatu perubahan yang sangat mendasar dalam hal pengelolaan moneter. Dalam UU tersebut, pemikiran ulang ini diformulasikan dalam suatu tujuan kebijakan moneter yang jauh lebih fokus dibandingkan dengan UU sebelumnya, yaitu “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”.

Pasal  7 dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai sasaran kebijakan moneter.

Bagi masyarakat secara umum, kestabilan harga merupakan sesuatu yang sangat penting khususnya bagi golongan masyarakat berpendapatan tetap. Inflasi yang tinggi seringkali dikategorikan sebagai musuh masyarakat nomor satu karena dapat menggerogoti daya beli dari pendapatan yang diperoleh masyarakat. Bagi kalangan dunia usaha, inflasi yang tinggi akan sangat menyulitkan kalkulasi perencanaan bisnis dan dengan demikian akan berdampak buruk bagi aktivitas perekonomian dalam jangka panjang. Bagi banyak ekonom, telah terbentuk semacam kesepakatan bahwa inflasi yang tinggi akan berdampak buruk bagi proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, pada tahun 1997 Indonesia mengalami kegoncangan perekonomian akibat kirisis yang berkepanjangan. Dengan kebijakan moneter yang di ambil pemerintah atau tepatnya Bank Indonesia yaitu dengan menekan lajunya uang beredar dan menstabilkan suku bunga SBI perekonomian Indonesia semakin membaik.

Akibat adanya pengalaman krisis moneter tersebut DPR membuat persetujuan yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan suatu perubahan yang sangat mendasar dalam hal pengelolaan moneter. Dalam UU tersebut, pemikiran ulang ini diformulasikan dalam suatu tujuan kebijakan moneter yang jauh lebih fokus dibandingkan dengan UU sebelumnya, yaitu “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”.

                       

  

DAFTAR PUSTAKA

www. Google.com

Ascarya . 2002. ”Inrumen-Inrumen Pengendalian Moneter”. Jakarta : Bank Indonesia

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith . 2004 . “Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga . Edisi Kedelapan ”. Jakarta : Erlangga

Mankiw, N.Gregory . “ Teori Makroekonomi  . Edisi Kelima “ . Jakarta : Erlangga